Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syari’ah

Selama ini penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi syari’ah masih berkiblat pada sistem hukum peninggalan kolonial Belanda yang menggunakan ketentuan hukum acara perdata pada lingkungan Pengadilan Negeri, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan pedoman serta prinsip-prinsip syari’ah diantara para pelaku ekonomi syari’ah yang terikat pada perjanjian akad ekonomi syari’ah.

Didalam sistem hukum Islam dikenal konsep ‘Maqhasid Asy-Syari’ah‘, yaitu tujuan akhir hukum adalah untuk mashlahah/kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia maupun di akhirat. Sedangkan sistem hukum Kolonial Belanda tidak mengenal konsep tersebut, sehingga untuk mengakomodir perkembangan ekonomi syari’ah yang begitu pesat dan dengan semakin marak serta luasnya sengketa dalam bisnis ekonomi syari’ah, maka dibutuhkan aturan hukum formil yang sejalan dengan hukum materil dalam bidang ekonomi syari’ah.

Kewenangan Pengadilan Agama Bagi Orang Yang Beragama Islam

Pada tanggal 20 Maret 2006 Presiden RI dan Menteri Hukum dan HAM RI saat itu, telah mensahkan dan mengundangkan UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana dalam pasal 49 telah memberikan perluasan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah.

Akan tetapi setelah UU No. 3 tahun 2006 disahkan dan diundangkan, ternyata belum terdapat aturan yang dijadikan pedoman/rujukan dalam ekonomi syari’ah, sehingga saat itu hukum materil bagi ekonomi syari’ah, sehingga saat itu hukum materil bagi ekonomi syari’ah berpedoman pada Fikih Muamalah di Kitab Kuning/Fatwa-Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). Hal ini mengakibatkan belum adanya keselarasan bagi Hakim Pengadilan Agama untuk menjatuhkan Putusan dalam mewujudkan kepastian hukum.

PERMA RI No. 2 Tahun 2008 Sebagai Pedoman Hukum Materil Ekonomi Syari’ah

Pada tanggal 10 September 2008, Ketua Mahkamah Agung RI telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) yang terdiri dari 4 buku dan terbagi menjadi 796 pasal dengan perincian : A. Buku I mengenai Subyek Hukum dan Amwal, yang terdiri dari 3 bab dan 19 pasal; B. Buku II mengenai Akad, yang terdiri dari 29 bab dan 655 pasal; C. Buku III mengenai Zakat dan Hibah, yang terdiri dari 4 bab dengan 60 pasal; dan D. Buku IV mengenai Akutansi Syari’ah, yang terdiri dari 7 bab dengan 62 pasal.

Ekonomi syari’ah didefinisikan sebagai usaha/kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompong orang. Badan Usaha yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari’ah. Adapun prinsip syari’ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syari’ah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari’ah.

PERMA RI No. 14 Tahun 2016 Sebagai Pedoman Hukum Formil Ekonomi Syari’ah

Untuk melengkapi berlakunya PERMA RI No. 2 tahun 2008, maka pada bulan Desember 2016 ditetapkan dan diundangkan PERMA RI No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah (Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syari’ah/KHAES) yang memberikan ruang lingkup sengketa dalam bidang ekonomi syari’ah meliputi Bank syari’ah; Lembaga keuangan mikro syari’ah; Asuransi syari’ah; Reasuransi syari’ah; Reksadana syari’ah; Obligasi syari’ah; Surat berharga berjangka syari’ah; Sekuritas syari’ah; Pembiayaan syari’ah; Penggadaian  syari’ah; Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; Bisnis syari’ah, termasuk Wakaf; Zakat; Infaq dan Shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.

Penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah dapat diajukan dalam bentuk : A. Gugatan sederhana (small claim court) terhadap sengketa yang nilainya paling banyak dua ratus juta rupiah dan dengan tenggang waktu serta tata cara pemeriksaan yang mengacu kepada PERMA RI No. 2 tahun 2015; atau B. Gugatan dengan acara biasa yang tenggang waktu penyelesaiannya sebagaimana PERMA RI No. 2 tahun 2014.

Dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya PERMA RI No. 14 tahun 2016, maka setiap sengketa dalam bidang ekonomi syari’ah penyelesaiannya hanya dapat diajukan melalui Pengadilan Agama/Abitrase syari’ah (didasarkan pada kesempatan dalam perjanjian akad/choice of law) dan tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri (Putusan MK No. 93/PUUX/2012).

Majelis Hakim yang memeriksa, megadili dan memutus sengketa ekonomi syari’ah wajib memiliki sertifikasi Hakim ekonomi syari’ah sebagaimana PERMA RI No. 5 tahun 2016.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.