Pemerintah Indonesia melalui rencana pembangunan jangka menengah Nasional tahun 2015 s/d 2019 berkomitmen untuk memprioritaskan pada percepatan pembangunan serta penyediaan infrastruktur dan konstruksi sebagai salah satu motor penggerak ekonomi Nasional. Dalam rentan waktu tahun 2015 s/d 2017 saja, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana untuk pembangunan mencapai Rp. 990 triliun. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi pasar konstruksi terbesar di Asia Tenggara dan nomor 4 terbesar di Asia setelah China, Jepang dan India.

Atas pencapaiannya tersebut, saat ini Indonesia adalah merupakan Negara primadona bagi Perusahaan Asing yang bergerak di bidang jasa konstruksi untuk beroperasi dan mengembangkan kegiatan bisnisnya,

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Jasa Konstruksi terbaru No. 2 tahun 2017 (UUJK) telah memberika  n jalan bagi Perusahaan Asing untuk ikut serta dalam proyek-proyek pembangunan konstruksi Nasional yang memiliki kriteria resiko besar, berteknologi tinggi dan berbiaya tinggi, melalui pendirian Joint Venture dengan Perusahaan Indonesia (pasal 32 huruf b UUJK) atau melalui Joint Operation dengan Perusahaan Indonesia (pasal 32 huruf a UUJK).

Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Asing untuk melalukan Joint Venture dengan Perusahaan Indonesia adalah memperoleh izin prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM (Peraturan Kepala BKPM No. 14 tahun 2015 jo. No. 6 tahun 2016). Setelah memperoleh izin prinsip, selanjutnya Perusahaan Asing berkewajiban untuk mendirikan joint venture company (pasal 34 UUJK). Selain itu persyaratan lain yang wajib dipenuhi, yaitu Joint Venture Company yang telah terbentuk harus memperoleh Sertifikat Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional melalui proses sertifikasi dan registrasi usaha jasa konstruksi (pasal 30 ayat 1 dan 4 UUJK). Selanjutnya Joint Venture Company tersebut memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing dari BKPM (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03/PRT/M/2016).

Apabila Perusahaan Asing hendak melakukan Joint Operation dengan Perusahaan Indonesia, maka persyaratannya adalah dengan cara mendirikan Kantor Perwakilan di wilayah Indonesia, yang memiliki prinsip kesetaraan kualifikasi, kesamaan layanan dan tanggung renteng (pasal 33 ayat 3 UUJK). Kemudian Perusahaan Asing wajib memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar dan dibuktikan dengan Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. Selanjutnya memperoleh izin Perwakilan Jasa Konstruksi Asing dari Minister Of Public Of Work and Housing. (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10/PRT/M/2014).

Write a comment:

*

Your email address will not be published.