Perjanjian/Klausula Arbitrase Merupakan Syarat Utama Dan Terpenting

Perjanjian/klausula arbitrse yang dibuat oleh para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan dasar hukum yang utama dan terpenting. Tidak mungkin ada penyelesaian sengketa melalui arbitrase tanpa adanya perjanjian/klausula tersebut.

Perjanjian/klausula memiliki 2 (dua) fungsi penting, yaitu : 1) Perjanjian ini menunjukan bahwa para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Unsur kesepakatan ini sangat penting. Tanpa hal tersebut suatu arbitrase menjadi tidak sah (Huala Adolf; Hukum Arbitrase Komersial Internasional); dan 2) apabila para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak meskipun jangka waktu perjanjian tersebut telah berakhir/diakhiri, karena kewajiban untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sifatnya terpisah dari perjanjian. (Andrew Tweeddale and Karen Tweddale; Arbitration Of Commercial Disputes).

Perjanjian/Klausula Arbitrase Harus Dibuat Dalam Bentuk Tertulis

Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (UU 30/99) telah memberikan definisi dari arbitrase dan perjanjian arbitrase, yaitu : “Arbitrase, adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa” dan “Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa/setelah timbul sengketa“.

Dari kedua definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian/klausula arbitrase harus didasarkan pada kesepakatan bersama (mutual consent) dan dibuat dalam bentuk tertulis (the arbitration agreement shall be in writing).

Dengan adanya perjanjian/klausula arbitrase ini, berarti telah meniadakan hak para pihak yang bersengketa untuk mengajukan gugatan terhadap penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri (PN).

Perjanjian/Klausula Arbitrase Dapat Dibuat Sebelum/Setelah Timbulnya Suatu Sengketa

Perjanjian/Klausula arbitrase dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu : 1) Dengan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase (pactum de compromittendo) yang dibuat secara tertulis sebelum terjadinya sengketa; atau 2) Dengan suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah terjadinya sengketa (akta kompromis)

Penerapan dari pactum de compromittendo, yaitu dengan mencantumkan klausula arbitrase didalam suatu perjanjian pokok, dimana para pihak menegaskan apabila terjadi sengketa/perbedaan pendapat yang timbul/mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian, akan diselesaikan melalui arbitrase.

Sedangkan penerapan dari akta kompromis, yaitu setelah terjadinya sengketa, para pihak membuat perjanjian tertulis yang tersendiri dan terpisah dari perjanjian pokok, yang isinya mengenai : a) Masalah yang dipersengketakan; b) Identitas para pihak; c) identitas arbiter/majelis arbiter yang akan ditunjuk oleh para pihak; d) Tempat arbiter/majelis arbiter akan mengambil keputusan; e) Jangka waktu penyelesaian sengketa; dan f) Pernyataan kesediaan dari penunjukan arbiter dan kesediaan para pihak untuk menanggung seluruh biaya untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

Apabila isi tersebut tidak terpenuhi, maka mengakibatkan akta kompromis harus dinyatakan batal demi hum/null and void.

Pengadilan Negeri (PN) Tidak Berwenang Secara Absolut Terhadap Sengketa Yang Telah Ditetapkan Melalui Arbitrase

Perjanjian/klausula arbitrase memiliki peran yang penting dihadapan Pengadilan Indonesia, karena sudah menjadi norma universal bahwa tanpa adanya hal tersebut mengakibatkan arbitrase tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa.

Lalu bagaimana jika terdapat perjanjian/klausula arbitrase, namun salah satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN)?

Pasal 134 HIR (Herzien Inlandsch Reglement); pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No. 30/99; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (YMARI) No. 455 K/Sip/1982 tanggal 27 Februari 1983; YMARI No. 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988; dan YMARI No. 3190 K/Pdt/1995 tanggal 27 September 1996 telah memberikan penjelasan yaitu dengan adanya suatu perjanjian/klausula arbitrase tertulis telah meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri. Dengan kata lain Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur didalam suatu sengketa yang didasarkan pada suatu perjanjian/klausula arbitrase.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.